Catatan Akhir Tahun - Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto butuh komitmen KKP-PUPR

Kulon Progo (Antara Jogja) - Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membutuhkan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan pelabuhan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, tetapi hingga kini belum juga dapat beroperasi.

Nelayan selalu menunggu kapan beroperasinya pelabuhan ini. Awalnya, Tanjung Adikarto ditargetkan beroperasi pada awal 2012, tapi hingga saat ini target itu belum terealisasi. Nelayan masih harus menunggu.

Masalah utama penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah ombak pantai selatan yang pecah di dalam muara sehingga membahayakan kapal yang akan keluar atau masuk ke pelabuhan.

Sebagai solusi atas masalah tersebut, pemerintah harus memperpanjang pemecah ombak sebelah timur dan mengeruk pasir di muara sungai. Anggarannya memang cukup besar, yaitu sekitar Rp350 miliar.

Untuk itu, kelanjutan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto membutuhkan keberanian dan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).

Sampai saat ini, anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat telah mencapai lebih dari Rp450 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur utama dan pendukung.

Tanjung Adikarto akan menjadi megaproyek gagal bila tidak diselesaian atau dicarikan jalan keluar. Anggaran Rp450 miliar tersebut tidak kecil, kalau digunakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kulon Progo dalam satu tahun angka kemiskinan di wilayah ini akan menjadi nol persen dari 24 persen.

KKP dan PU-PR perlu mengambil keputusan secepatnya supaya infrastruktur di kawasan pelabuhan seperti perkantoran, tempat pelelangan ikan, hingga rumah nelayan tidak mangkrak.

Keputusan dua kementerian ini akan menjadi landasan Pemerintah DIY mengambil langkah. Pemda DIY sebagai pemegang kewenangan seperti digantung, padahal beberapa bulan lalu sudah ada koordinasi antara Pemkab Kulon Progo, Pemda DIY, KKP, dan Kementerian PU-PR untuk penyelesaian Tanjung Adikarto. Tapi hingga saat ini, belum ada keputusan.

Pada 2016 Pemprov DIY getol menyelesaikan redesain konstruksi bangunan hinggga bahan-bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan pemecah ombak.

Hal itu dilakukan karena Pelabuhan Tanjung Adikarto menjadi salah satu alat untuk mewujudkan konsep "Among Tani, Dagang Layar" yakni pembangunan pertanian, perternakan dan perikanan, yang didukung pengolahan, pemasaran (perdagangan), dan perhubungan sehingga membawa nilai lebih bagi produsen pangan dan menjadi kemudahan akses bagi konsumen, sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat Yogyakarta pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya sehingga Mataram-Yogyakarta akan terus bersinar.

Yogyakarta memiliki sejarah atau tradisi maritim yang bisa menjadi nilai pelaksanaan visi Among Tani Dagang Layar. Pertama adalah penggunaaan gelar Sultan di Kerajaan Mataram, kemudian dilanjutkan oleh Kasultanan Ngayogyakarta, sesungguhnya adalah sejarah maritim.

Glar Sultan harus diperoleh dari Mekkah sehingga memerlukan kemampuan dalam hubungan internasional dan pelayaran. Kedua, tradisi maritim Yogyakarta tidak hanya karena Yogyakarta memiliki garis pantai, tetapi juga cara Yogyakarta memandang sungai.

Bukan sekadar aliran air dari gunung ke laut, tapi sebagai tata ruang dan tata wilayah. Itulah konteks dari pembangunan Selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak sehingga menciptakan tata wilayah yang mendukung pertanian, perikanan dan sumber penghidupan lainnya.

Kemudian ketiga, adanya bangunan bersejarah yang bernuansa air, seperti Warungboto, Taman Sari, dan sejumlah pemandian.

Untuk alasan inilah, Pelabuhan Tanjung Adikarto harus diselesaikan. Pembangunan Tanjung Adikarto bukan sekadar proyek tapi memiliki makna yang mendalam bagi sejarah maritim, bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia adalah pelaut.

Laut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, "Among Tani, Dagang Layar" sejalan dengan program tol laut dan maritim Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

SDM Nelayan

Meski belum ada kepastian kapan Pelabuhan Tanjung Adikarto akan beroperasi, Pemerintah Kulon Progo telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) nelayan yang andal.

Tujuannya, saat pelabuhan beroperasi melayan tidak hanya sebagai penonton, tapi menjadi pelaku utama. Saat ini, nelayan Jangkaran secara swadaya memberikan pelatihan kepada pemuda dari warga Karangwuni, dan Wates yang ingin menjadi nelayan.

Mereka ikut melaut dan menjadi anak buah kapal terlebih dulu. Kegiatan ini dilakukan karena keterbatasan anggaran dari pemkab. Hal ini sebagai wujud komitmen pemkab menciptakan SDM nelayan yang andal dan profesional.

Sepanjang pantai di DIY, mayoritas nelayan juga bekerja di sektor pertanian. Pekerjaan nelayan masih dipandang sebelah mata, bukan sebagai mata pencaharian utama dalam mencukupi kebutuhan hidup. Untuk mengubah cara pandang masyarakat bukan pekerjaan mudah bagi pemkab.

Mengajak masyarakat menjadi nelayan membutuhkan pendekatan yang ekstra keras, dan kerja kerjas. Tapi itu, sudah menjadi komitmen pemkab menjadikan laut sebagai mata pencaharian dan penggerak ekonomi masyarakat.

Untuk itu, berkembang dan matinya sektor maritim membutuhkan komitmen pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Salah satu wujud komitmen, adalah pemerintah pusat perlu segera mengambil keputusan atas nasib Pelabuhan Tanjung Adikarto.
KR-STR

Editor: Nusarina Yuliastuti