Legislatif khawatirkan sidang penetapan RPJMD Yogyakarta terhambat

Yogyakarta (Antara Jogja) - DPRD Kota Yogyakarta mengkhawatirkan pelaksanaan sidang paripurna persetujuan bersama Raperda RPJMD 2017-2022 terhambat akibat keputusan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang memilih mengambil cuti menjelang penetapan raperda.

"Kami mendapat kesan wali kota sepertinya tidak serius dengan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 karena memilih cuti padahal pembahasan sudah hampir selesai dan segera ada persetujuan bersama," kata Ketua Frkasi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko di Yogyakarta, Selasa.

DPRD Kota Yogyakarta sudah mengagendakan sidang paripurna penetapan persetujuan bersama Raperda RPJMD 2017-2022 pada Kamis (9/11). Selain Raperda RPJMD 2017-2022, DPRD Kota Yogyakarta juga sudah menetapkan agenda sidang paripurna untuk persetujuan bersama kebijakan anggaran 2018 yang digelar Rabu (8/11).

Menurut Danang, kedua agenda sidang paripurna tersebut sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan dan arah pembangunan Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan.

"Wali Kota Yogyakarta seharusnya lebih memprioritaskan untuk menuntaskan tahap penetapan kedua raperda tersebut baru kemudian cuti. Kalau seperti ini, kesannya tidk serius dan kami merasa kecewa," kata Danang.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengambil cuti keluarga pada 3-9 November dan dilanjutkan agenda dinas menghadiri "Climate Summit of Local and Ragional Leaders" di Bonn Jerman pada 10-17 November.

"Menurut kami, wali kota bisa tetap menghadiri acara dinas setelah pembahasan raperda selesai," katanya.

Ia khawatir, kekecewaan anggota legislatif tersebut akan berujung pada tidak kuorumnya sidang paripurna kebijakan anggaran 2018 dan RPJMD 2017-2022 meskipun wali kota sudah menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pelimpahan wewenang ke wakil wali kota.

"Kami masih melakukan kajian terhadap keputusan wali kota untuk pelimpahan wewenang. Pelimpahan bisa dilakukan saat wali kota berhalangan, tetapi untuk alasan cuti tidak diatur," katanya.

Sementara itu, syarat sidang paripurna bisa diselenggarakan adalah jika jumlah anggota legislatif yang hadir memenuhi kuorum yaitu minimal 27 anggota dari total 40 anggota legislatif.

"Jika tidak kuorum, maka sidang terpaksa dijadwal ulang. Padahal, waktu yang tersisa sudah sangat mepet," katanya. RPJMD sudah harus ditetapkan pada 22 November sedangkan kebijakan anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir November.

(E013)

Editor: Mamiek