Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara, di Kulon Progo, Jumat, mengatakan berdasarkan aturan terbaru, BPD DIY membutuhan tambahan modal Rp4 triliun yang ditanggung oleh kabupaten/kota di DIY sesuai besaran kepemilikan saham.
"Sampai saat ini, penyertaan modal masih dalam tahap pembuatan naskah akademik untuk mengkaji kemampuan keuangan APBD Kulon Progo selama dalam tahap penyertaan modal ke BPD DIY," kata Astungkara.
Ia menjelaskan penyertaan modal akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, namun sampai saat ini naskah akademik belum selesai, dan masih terus dikonsultasikan ke DPRD Kulon Progo.
"Naskah akademik belum selesai. Sekali lagi, kami belum bisa menyebut besaran penyertaan modal Pemkab Kulon Progo ke BPD DIY. Penyertaan modal dimungkinkan akan dilaksanakan pada APBD Perubahan 2018," katanya lagi.
Menurut dia, dilihat dari persentase kepemilikan saham Pemkab Kulon Progo di BPD DIY, anggarannya lebih dari Rp200 miliar, sehingga perlu kajian mendalam supaya tidak mengganggu pembangunan di Kulon Progo.
"Dana penyertaan modal cukup besar, dan APBD Kulon Progo sangat terbatas. Kami harus berpikir bagaimana penyertaan modal tidak mengganggu agenda pembangunan di Kulon Progo. Selain itu, penyertaan modal juga membutuhkan komitmen DPRD Kulon Progo, karena menyangkut perubahan anggaran pembangunan di Kulon Progo ke depan," katanya pula.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan penyertaan modal ke BPD DIY memang sangat dilematis. Pada sisi lain, Kulon Progo sedang melaksanakan pembangunan megaproyek bandara, pelabuhan, dan bedah menoreh, hingga pembanguan RSUD Wates bertaraf internasional yang membutuhkan dana besar.
Dirinya memaklumi pemkab masih ragu dalam penyertaan modal. "Kami akan berupaya memberikan jalan tengah untuk penyertaan modal ini, jangan sampai mengganggu pembangunan di Kulon Progo," katanya pula. KR-STR
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penyertaan modal BPD DIY ganggu pembangunan Kulon Progo"
Post a Comment