Komisi A DPRD DIY inisiasi "Sinau Pancasila"

Yogyakarta (Antaranewsjogja) - Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pemerintah daerah setempat menginisiasi program "Sinau Pancasila" untuk memperkuat rasa kebangsaan serta menggelorakan Pancasila untuk mengatasi berbagai ancaman seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, dan narkoba.

"Program `Sinau Pancasila` itu di antaranya dalam bentuk kegiatan bina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol DIY bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila di beberapa perguruan tinggi," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, program "Sinau Pancasila" dalam bentuk kegiatan bina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan itu akan dilaksanakan mulai 8 Februari 2018 di Kecamatan Sleman dan dilanjutkan di 77 kecamatan, serta 10 kegiatan di tingkat kabupaten/kota se-DIY.

"Program itu dikerjakan dengan target melahirkan 8.800 kader Pancasila dengan mayoritas dari generasi milenial, anak muda zaman `now`, yang diharapkan menjadi benteng NKRI dari ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Program ini didukung anggaran Rp1,4 miliar dari APBD DIY," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Selain itu, kata dia, Badan Diklat Pemda DIY pada 2018 juga melaksanakan kegiatan diklat ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan keistimewaan DIY bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY.

"Pendidikan Pancasila bagi ASN itu penting agar pejabat pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang mampu wujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat berdasarkan Pancasila dan Konstitusi," kata Eko yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY.

Eko mengajak masyarakat untuk bersama menggelorakan "Sinau Pancasila" dalam semua aspek kehidupan. Harapannya dengan kesadaran atas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang kuat dapat melawan dan mengatasi berbagai ancaman yang ada.

Selain melaksanakan program "Sinau Pancasila", menurut dia, Pemda DIY juga perlu didukung untuk mengatasi masalah mendasar yang menjadi persemaian berbagai ancaman yang ada. Masalah mendasar itu di antaranya kemiskinan dan kesenjangan.

"Kita dukung pemda melaksanakan kebijakan pembangunan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bangsa Indonesia yang semakin kuat dan hebat," kata Eko.

(B015)

Baca lagi lanjutan nya http://ift.tt/2GZaM4r

Bagikan Berita Ini