Pembangunan infrastruktur di Sleman belum ramah disabilitas

Sleman, (Antara ini) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengakui pembangunan insfrastruktur di area publik selama ini masih banyak yang belum ramah disabilitas.

"Kami seperti tersadar jika selama ini pembangunan infrastruktur belum ramah disabilitas. Terutama gedung-gedung dan akses publik yang terdapat di Kabupaten Sleman," kata Kepala Seksi Perumahan Formal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman Muhammad Nur Rohmawardi, Selasa.

Berbicara pada diskusi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KBPMPP) Kabupaten Sleman, pihaknya mengakui selama ini pembangunan kurang memprioritaskan kaum disabilitas.

"Hanya membangun secara umum, lalu fasilitas disabilitas sebagai pendamping. Padahal seharusnya akses disabilitas yang diutamakan," katanya.

Ia mengatakan, akses-akses khusus bagi disabilitas diakui memang belum optimal. Jikalau ada, itu hanya berada di wilayah kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman.

"Sementara untuk akses-akses publik lainnya belum dilengkapi. Sebenarnya agak terlambat tapi kami tetap akan melibatkan teman-teman disabilitas. Terutama untuk perancangan akses publik kedepannya. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada pemangku perangkat pembangunan di Sleman," katanya.

Menurut dia, rencana pembangunan ini sudah masuk dalam anggaran 2017. Akses-akses ini nantinya dialokasikan sebagai pekerjaan rembug warga.

"Kamu juga mendorong agar akses publik ditingkat desa juga ramah disabilitas. Dilakukan pendataan untuk kawasan permukiman yang belum ramah disabilitas. Dengan adanya komunikasi yang intens, kami yakin bisa mewujudkan Sleman sebagai kawasan ramah disabilitas," katanya.

Wakil Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman Doddy Kaliri berharap akses publik segera terpenuhi. Terutama dengan adanya pengesahan raperda terkait disabilitas di Sleman.

"Kami mengapresiasi adanya diskusi dengan DPUP. Dengan adanya diskusi ini akan ada proses tukar cara pandang. Selanjutnya dengan mengawal agar kebijakan infrastruktur dapat menaungi semua kebutuhan umat manusia. Termasuk dalam hal ini kaum disabilitas," katanya.

(U.V001)

Editor: Luqman Hakim