RAPBD Yogyakarta 2017 disepakati setelah sempat tertunda

Jogja (Antara) - Persetujuan bersama atas Rancangan APBD Kota Yogyakarta 2017 akhirnya disepakati oleh pemerintah dan legislatif tepat para hari terakhir batas waktu penetapan, Rabu.

Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD setempat pada awalnya merencanakan penetapan persetujuan bersama RAPBD 2017 pada Senin (28/11), namun karena perlu dilakukan sejumlah penyesuaian, maka penetapan persetujuan bersama diundur menjadi Rabu (30/11).

"Total RAPBD 2017 ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun dengan defisit sekitar Rp201 miliar. Defisit akan ditutup menggunakan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa). Namun, kepastian jumlah Silpa masih menunggu audit dari BPK," kata Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Rabu.

Penetapan persetujuan bersama RAPBD Kota Yogyakarta 2017 pada hari terakhir batas waktu penetapan membuat Kota Yogyakarta tidak akan terkena sanksi dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, lanjut Kadri, kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang akan diterapkan tahun depan yaitu membatasai atau mengurangi transfer dana ke daerah khususnya dana alokasi khusus (DAK) dan dana insidentil daerah (DID).

"Sebenarnya alokasi DAK masih cukup banyak sekitar Rp150 miliar, namun untuk DID berkurang cukup signifikan yaitu dari Rp40 miliar menjadi sekitar Rp7,5 miliar," katanya.

Meskipun demikian, Kadri mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta tetap menganggarkan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar untuk masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kewilayahan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi mengatakan anggaran 2017 belum akan mengakomodasi program-program yang ditawarkan pasangan calon kepala daerah yang saat ini sedang berkontestasi dalam Pilkada 2017.

"Anggaran 2017 disusun beberapa bulan lalu. Sehingga kegiatan atau program yang akan dijalankan tahun depan sifatnya normatif," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, program atau kegiatan yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah saat kampanye diperkirakan baru bisa dimasukkan dalam Rancangan APBD 2018.

(E013)

Editor: Hery Sidik