Bantul belum dapat anggaran posko darurat bencana

Bantul (Antara Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana posko darurat bencana banjir dan tanah longsor di daerah ini.

"Kita sudah mengusulkan anggaran posko bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat Pemda DIY, tapi sampai sekarang yang kita usulkan belum turun," kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Rabu.

Menurut dia, anggaran untuk pembelihan kebutuhan sarana dan prasarana posko darurat bencana diusulkan sebesar Rp2 miliar ke BNPB sejak pertengahan November 2016 atau masuknya musim hujan tahun ini.

Namun, kata dia, informasi dari Pemda DIY sampai dengan pekan ini pemerintah pusat belum bisa memberikan anggaran sarana dan prasarana posko, pemda pun tidak bisa memberi karena tidak menganggarkan.

"Kebanyakan anggaran yang kita minta untuk pembelian sarana prasarana, kebutuhan tiap posko beda-beda karena ada posko banjir dan longsor. Kalau sudah turun nanti kita sampaikan, kalau sudah ada kenapa kita sembunyikan," katanya.

Kendati belum ada anggaran sarana prasarana, namun kata dia, posko darurat bencana tetap berjalan, bahkan sudah berdiri sejak 23 November dengan perlengkapan seadanya dan swadaya masing-masing relawan dalam memenuhi kebutuhan lainnya.

"Posko yang 20 lokasi itu tetap jalan, dan sementara ini karena kerelawanan teman-teman FPRB (forum pengurangan risiko bencana) masing-masing desa melakukan swadaya sendiri, minimal untuk kejadian awal dulu," katanya.

Dwi mengatakan, sesuai rencana posko darurat bencana itu didirikan selama tiga bulan hingga Februari 2017 atau selama musim hujan berlangsung dan tidak menutup kemungkinan ditambah sesuaikan kondisi.

Pemilihan lokasi posko darurat bencana, kata dia, juga memperhatikan kondisi di wilayah rawan bencana itu, misalnya posko banjir di daerah rendah, sementara posko tanah longsor di daerah lereng yang rawan longsor.
KR-HRI

Editor: Nusarina Yuliastuti