Warga Bantul mengadu DPRDprotes seleksi pamong

Bantul, (Antara Jogja) - Sejumlah warga Desa Temuwuh, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat guna menyampaikan protes terkait seleksi pamong atau perangkat di desa tersebut.

"Proses penjaringan dan seleksi pamong tidak transparan, terlebih pembentukan tim sembilan (panitia seleksi pamong) tidak ada musyawarah terlebih dulu," kata tokoh masyarakat Desa Temuwuh Bambang Sutopo saat audiensi di DPRD Bantul.

Menurut dia, proses seleksi pamong desa di Desa Temuwuh memang sudah selesai dan hasilnya sudah diumumkan pada 4 Desember 2016, sehingga tinggal menunggu pelantikan, namun sebagian warga merasa tidak mendapat kepuasan dengan hasil seleksi itu.

Setidaknya ada sejumlah warga, peserta ujian seleksi pamong yang tidak lolos, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temuwuh Subarno dan Kasi Pemerintahan Desa Temuwuh Wahyudi Rahayu yang ikut mendatangani DPRD Bantul itu.

"Panitia di tim sembilan itu kesannya hanya menunjuk-nunjuk siapa orangnya tanpa dirembug dulu dengan BPD, sehingga akhirnya dikomplain," kata mantan Lurah Temuwuh ini.

Sementara itu, anggota BPD Temuwuh Subarno membenarkan pembentukan tim sembilan tidak dikoordinasikan dengan BPD terlebih dulu, karena meskipun ada dua orang dari BPD dalam unsur tim sembilan itu, namun tidak ada musyawarah atau rapat sebelumnya.

"Memang ada dua orang dari BPD di tim sembilan yaitu ketua dan salah satu anggota, namun tidak ada musyawarah terlebih dulu, dan setahu saya sudah dibentuk dan siapa-siapanya (yang akan ditunjuk) saya tidak tahu," katanya.

Ia mengatakan, dalam tim sembilan itu terdapat sembilan orang yang sesuai aturan anggotanya terdiri dari unsur pamong, anggota BPD, serta tokoh masyarakat yang dibentuk lurah dan angotanya dimusyawarkan dengan BPD.

Kasi Pemerintahan Desa Temuwuh Wahyudi mengatakan, dirinya pernah menjadi anggota tim sembilan seleksi pamong Desa Temuwuh, namun kemudian mengundurkan diri secara tertulis dari keanggotaan karena merasa kejanggalan dalam seleksi pamong itu.

"Setelah pengumuman seleksi pamong pada 4 Desember, saya mengundurkan diri, karena saya merasa ada ketidakberesan dalam proses seleksi. Apalagi sejak awal bahkan sebelum pendaftaran ada rumor-rumor kalau nanti yang jadi pamong itu ini," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Bantul, Suwandi dalam audiensi mengatakan, pihaknya menyayangkan tidak adanya koordinasi terlebih dulu dengan BPD dalam pembentukan tim sembilan, sehingga memang hasil seleksi berpotensi tidak diterima warga.

"Kalau terkait lokasi di mana seleksi digelar itu kewenangan panitia, namun tidak adanya musyawarah dalam pembentukan tim sembilan itu merupakan kesalahan fatal. Ini perlu ditanyakan," katanya.***2***

(KR-HRI)

Editor: Victorianus Sat Pranyoto