Bantul tunggu instruksi resmi pemutaran Film G30s

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih menunggu instruksi resmi terkait pemutaran film G30S/PKI di lingkungan sekolah dasar maupun menengah pertama daerah setempat.

"Kami secara kedinasan belum ada instruksi resmi dari atasan, sehingga belum ada keterangan jelas terkait dengan kegiatan itu (pemutaran film G30S/PKI)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Daeng Daeda di Bantul, Kamis.

Menurut dia, karena belum menerima instruksi resmi atau terkait legal formal dari atasan insitusinya yaitu Bupati Bantul maupun Disdikpora DIY terkait pemutaran film G30S/PKI, maka pihaknya tidak memperbolehkan SD dan SMP mengadakan kegiatan nonton bareng.

"Maka untuk sementara ini kami belum memperbolehkan teman-teman di sekolah untuk memutar film, karena secara legal formal belum ada surat, jadi tunggu dulu kalau sudah ada kebijakan pasti terkait pemutaran film itu," katanya.

Daeng juga mengatakan, kaitannya dengan pemutaran film G30S/PKI di sekolah-sekolah, pihaknya pernah mendapat surat dari Kodim Bantul agar dinas bersinergi dalam rangka mengimbau anak sekolah atau siswa bisa menyaksikan film G30S/PKI di sekolah.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan atasan yaitu Kepala Dinas untuk membahas hal itu, apalagi ada berita yang beredar bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajjir Effendy melarang siswa SD dan SMP menonton film tersebut.

"Instruksi dari kementerian juga belum ada, cuma kami dengar ada berita kalau Pak Menteri melarangnya, sehingga ini nanti juga akan menjadi topik yang kita sampaikan dalam koordinasi dengan Pak Kadinas, namun sementara ini tidak boleh," katanya.

Ia juga mengatakan, ada beberapa sekolah di Bantul yang didatangi anggota Koramil setempat untuk menawarkan bagaimana kalau sekolah mengadakan nonton bareng film G30S/PKI, akan tetapi kepala sekolah setempat belum dapat memberi kepastian.

"Kepala sekolah itu kemudian ke dinas itu, namun saya jawab sementara jangan, saya minta tahan dulu. Karena surat resmi dari pusat belum ada. Jadi masih nunggu surat kalau misalnya ada, kalau tidak akan kami tanyakan kepastiannya apakah dilarang atau tidak," katanya.

(T.KR-HRI)

Editor: Mamiek