Pemkab Kulon Progo kembangkan pariwisata berbasis ideologi

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan ideologi supaya tidak mudah ditiru.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pihaknya tidak akan mengembangkan wisata karena desakan, kritikan, atau sebatas mengejar daerah lain.

"Saya tidak menanggapi nyanyian-nyanyian supersial, karena orang ngamen. Menurut saya orang itu orang ngamen," kata Hasto.

Ia mengatakan dirinya berprinsip pengembangan pariwisata harus berbasis kebudayaan dan ideologi yang tidak mudah ditiru. Rencananya, Pemkab Kulon Progo akan menyelenggarakan budaya nusantara pada November 2017. Itu didalamnya ada ideologi dan mengembangkan budaya lokal yang tidak mengamen.

"Pengembangan pariwisata tidak sekedar cari uang, tidak sekedar hidup. Hidup itu seperti menanam benih. Kami ingin memajukan Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo sebagai pusat pertumbuhan baru. Yakni tumbuh sentra budaya baru di Pendoworejo," katanya.

Hasto mengatakan dirinya tidak tertarik pengembangan pariwisata hanya dilihat dari hingar bingarnya jumlah pengunjung. Dirinya tidak bangga dengan jumlah wisatawan Kalibiru yang sangat banyak, karena objek tersebut mudah dikembangkan di daerah lain.

"Pengembangan objek wisata Kaliburu tidak berbasis budaya, hanya kenikmatan pandangan mata. Sehingga mudah ditiru orang dan ini hanya fisik," katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pengembangan pariwisata saat ini lebih seperti mendirikan mall. Mall laris, kemudian mendirikan mall di sana. "Tapi coba kita membangun haritage, siapa yang menyaingi," tanya Hasto.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan pengembangan pariwisata itu harus memperhatikan tiga hal, yakni atraksi, aksesbilitas, dan amenitas. Semua kegiatan itu demi uang receh yang menggerakkan ekonomi masyarakat.

Kalau boleh dievaluasi kembali, objek wisata yang beretribusi di Kulon Progo tidak pernah ada kemajuan dan perubahan, tidak ada inovasi sehingga ditinggalkan wisatawan. Saat ini, objek wisata yang berkembang itu yang dikembangkan oleh masyarakat, bukan pemkab.

Pemkab tidak pernah hadir di tengah masyarakat yang mengembangkan objek wisata. Seharusnya pemkab memfasilitasi akses infrstruktur dan merangkul mereka. Kebijakan pemkab itu bagus, tapi juga harus merangkul yang sudah ada.

"Pemkab harus bersyukur masyarakat secara mandiri mengembangkan potensi lokal, sehingga perekonomian mereka tumbuh. Rangkul masyarakat yang mengembangkan objek wisata, diajak diskusi bagaimana objek wisata yang mereka kembangkan semakin maju. Dari uang recehan, ekonomi masyarakat bergerak," katanya.

(U.KR-STR)

Editor: Mamiek