DPRD minta Bupati perjelas prioritas penggunaan APBD

Bantul (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta bupati setempat memperjelas sektor yang menjadi prioritas dalam penggunaan Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD).

"Dengan keterbatasan keuangan, semestinya bupati perlu memperjelas sektor yang akan diprioritaskan. Dan normatifnya ya semestinya APBD itu untuk rakyat Bantul," kata Anggota Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Minggu.

Menurut dia, ada tiga tema yang diusung pemerintahan Bantul di bawah Bupati Suharsono yaitu, sehat, cerdas dan sejahtera yang sebenarnya sudah tepat, namun `breakdown` nya harus terukur dan konsisten.

Ia menjelaskan, setelah urusan kesehatan dan pendidikan yang sudah diatur undang-undang porsi minimalnya, maka sektor penumbuhan ekonomi utamanya untuk warga miskin menjadi prioritas, apakah sektor pertanian, perdagangan, industri kreatif atau pariwisata.

"Pemilihan sektor unggulan ini akan membuat dana APBD yang terbatas, bisa lebih efektif mendorong pengentasan kemiskinan dan pengangguran," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul ini.

Menurut dia, semestinya itu menjadi pertanyaan mendasar saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dan kalau APBD Bantul sebesar Rp2,1 triliun maka siapa yang mendapatkan porsi anggaran paling besar.

"Jelas itu untuk rakyat Bantul, tapi yang mana? kalau ada realitas warga dengan kondisi ekonomi miskin dan kaya, semestinya prioritasnya adalah untuk warga miskin, agar kesenjangan miskin kaya tidak semakin lebar," katanya.

Akan tetapi, kata dia, apakah benar demikian, karena sesuai faktanya 50 persen dari APBD Bantul itu masih harus digunakan untuk belanja pegawai.

"Saya tidak mengatakan itu tidak penting, tapi semestinya dominasi belanja pegawai bisa terus ditekan, dengan peningkatan volume APBD dan tetap menjamin kesejahteraan pegawai," katanya.

Namun, menurut dia, di sisi lain, setiap pegawai harus sadar diri bahwa mereka digaji dengan separo APBD yang itu untuk menjadi pelayan rakyat, dan bukan sebaliknya.

Setiya juga mengyinggung pemotongan plafond anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dikarekanan defisit dengan pukul rata 10 persen dinilai kurang tepat, karena tidak semua OPD bisa dikurangi, malah justru butuh tambahan anggaran.

"Saat ini pilihan bupati untuk mengembalikan plafond anggaran dana tak terduga tidak terlalu besar agar bisa dipergunakan sebagaimana prioritas daerah sudah tepat. Kalau ada dana sekitar Rp12 miliar kan bisa untuk penumbuhan ekonomi atau program ungkitan lain," katanya.

(KR-HRI)