"Pemetaan lahan pertanian di tingkat kabupaten perlu disegerakan untuk mempertahankan lahan pertanian produktif di DIY," kata Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Distan) DIY Anton Raharja di Yogyakarta, Rabu.
Anton mengatakan pemetaan lahan pertanian di tingkat kabupaten mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (PLP2B).
Perda itu menetapkan lahan pertanian di DIY yang dilindungi seluas 35.911 hektare yang terdiri atas 12.377,59 hektare di Kabupaten Sleman, 5.029 hektare di Kulon Progo, 13.000 hektare di Bantul, dan 5.500 hektare di Gunung Kidul.
Menurut dia, perda tersebut akan berlaku efektif setelah pemerintah kabupaten mampu memetakan wilayah lahan mana saja yang dikonservasi secara mendetail "by name by address" per desa.
"Sampai saat ini, baru Kulon Progo dan Bantul yang sudah memetakan (lahan pertanian dilindungi) lengkap dengan "by name by address". Sedangkan Sleman dan Gunung Kidul seharusnya selesai tahun ini," kata Anton.
Apabila lahan pertanian dilindungi telah dipetakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka secara otomatis tidak dapat dialihfungsikan dengan alasan apapun. Lahan pertanian dilindungi yang dicanangkan seluas 35.000 hektare itu diperkirakan mampu mewujudkan swasembada padi di DIY.
Bagi petani yang lahannya masuk dalam lahan pertanian yang dilindungi, pemerintah akan memberikan beberapa insentif seperti asuransi pertanian, pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bantuan benih.
Pemetaan lahan pertanian dilindungi, menurut Anton, cukup mendesak karena setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di DIY.
Ia mencontohkan, di Kulon Progo terjadi penyusutan lahan pertanian produktif 200 hektare karena digunakan untuk lahan pembangunan bandara baru. "Namun sudah ada cetak sawah baru seluas 200 hektare di Nanggulan dan Sentolo pada tahun ini," kata dia.***3***
Baca lagi lanjutan nya http://ift.tt/2CXVUnxBagikan Berita Ini
0 Response to "Distan dorong percepatan pemetaan lahan pertanian dilindungi"
Post a Comment