"Mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari Mabes (Markas Besar) TNI, sampai prajurit yang ada di desa atau Babinsa (bintara pembina desa) kita tetap memegang teguh sesuai dengan UU TNI," kata Yuswanto di Bantul, Sabtu.
Di sela kegiatan silaturahmi dengan komponen masyarakat Bantul di Kompleks Pyramid Jalan Parangtritis, Bantul, Dandim mengatakan, netralitas TNI dalam Pemilu itu sudah tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mana prajurit TNI dilarang terlibat kegiatan politik praktis.
Dalam perundang-undangan itu juga disebutkan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kesatuan tersebut.
"Kita tetap memegang teguh sesuai dengan UU TNI, bahwa kita tidak terlibat dan kita tidak masuk dalam ranah politik. Kita tetap menjunjung tinggi netralitas kita," katanya.
Oleh sebab itu, Dandim Bantul ini mengingatkan kepada semua anggota TNI di Bantul baik tingkat Kodim maupun Koramil tidak terlibat dalam kegiatan politik, dan jika ada yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.
"Ya jelas ada, karena sudah ada hukumnya, jelas itu, kalau sanksi nanti dilihat dari sejauh mana apabila seorang prajurit itu terlibat dalam politik," katanya ketika ditanya konsekuensi yang diterima anggota TNI jika terlibat politik.
Meski demikian, Dandim mengatakan, dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada jajaran TNI yang terlibat politik praktis disesuaikan dengan proses dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita tidak serta merta langsung memberikan (hukuman) kepada yang terlibat, kan ada proses, ada BAP sampai penjatuhan hukuman, sampai sejauh mana proses hukum itu berlaku. Kebetulan kita tidak ada Pilkada di 2018, hanya (Pemilu) 2019," katanya.
(T.KR-HRI)
Baca lagi lanjutan nya http://ift.tt/2EC2L4zBagikan Berita Ini
0 Response to "Dandim Bantul jamin netralitas TNI dalam politik"
Post a Comment