APBD 2017 Kulon Progo defisit Rp26,66 miliar

Kulon Progo (Antara) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, defisit sebesar Rp26,66 miliar.

Penjabat Bupati Kulon Progo Budi Antono di Kulon Progo, Jumat, mengatakan pendapatan direncanakan sebesar Rp1,37 triliun, pendapatan Rp1,40 triliun, sedangkan pendapatan asli faerah (PAD) sebesar Rp195,75 miliar.

"Pendapatan sebesar Rp1,37 triliun, terdiri dari PAD Rp195,75 miliar, dana perimbangan Rp979,21 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp199,68 miliar," kata Budi Antono.

Ia mengatakan, dibandingkan APBD 2016, PAD meningkat 13,52 persen, lain-lain pendapatan yang sah naik 3,12 persen. Namun, dana perimbangan turun 7,84 persen, yakni DAK tunjangan profesi guru sebagai dampak dari pengalihan kewenangan guru SMA dan SMK ke provinsi.

Sementara untuk anggaran daerah sebesar Rp1,40 triliun terdiri atas belanja tak langsung Rp814,35 miliar yang meliputi belanja pegawai Rp608,87 miliar, belanja bunga Rp622,21 juta, belanja hibah Rp22,91 miliar, belanja bantuan sosial Rp19,13 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp6,85 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp154 miliar dan belanja tak terduga Rp2 miliar.

Untuk belanja langsung, tambah Budi, sebesar Rp586,95 miliar, yang terdiri dari belanja pegawai Rp34,44 miliar, belanja barang dan jasa Rp282,80 miliar, dan belanja modal Rp269,71 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp33,39 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp6,73 miliar. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar Kulon Progo Rp6 miliar dan pembayaran pokok utang RSUD Wates Rp731,50 juta.

"Dengan demikian pembiayaan netto sebesar Rp26,66 miliar, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran," kata Budi.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Priyo Santoso meminta eksekutif meningkatkan pendapatan daerah secara optimal sehingga bisa mencapai Rp1,4 triliun. Antara lain, dari BPHTB bandara yang diperkirakan bisa mencapai Rp50 miliar, penerimaan pajak mineral bukan logam menjadi Rp2 miliar, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diperkirakan bisa mencapai Rp4 miliar.

"Selain itu, pendapatan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp12 miliar dan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp14 miliar," kata Priyo.

(KR-STR)

Editor: Hery Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca lagi lanjutan nya http://ift.tt/2gHjf2b

Bagikan Berita Ini