Anggaran pelaksanaan pilkades Gunung Kidul Rp2 miliar

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupante Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 30 desa pada 2018.

Kepala Dinas?Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKB-PMD) Gunung Kidul Sudjoko di Gunung Kidul, Senin, mengatakan, pada 2018, sebanyak 30 desa akan menggelar pilkades serentak.

"Tahun depan ada 30 desa. Anggaran yang disiapkan dalam APBD sekitar Rp2 miliar," katanya.

Dia mengatakan, sejumlah desa yang melaksanakan pilkades karena masa jabatan habis, meninggal, dan sejumlah faktor lainnya. Sehingga saat ini harus diisi oleh penjabat sementara (Pj) dan pelaksana tugas (Plt).

"Saat ini ada tujuh desa yang tidak memiliki kepala desa, karena berbagai hal, mulai dari masa jabatan habis, dan juga permasalahan hukum," kata Sudjoko.

Dia mengatakan,? tujuh desa tersebut adalah Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari; dan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong;? Desa Ngawu, dan Desa Ngunut, Kecamatan Playen; dan Baleharjo, Kecamatan Wonosari. "Untuk Desa ngunut, Baleharjo, ngawu dan dadapayu dijabat pejabat sementara, sisanya dijabat Plt," katanya.

Sudjoko mengatakan, untuk mengisi jabatan tujuh desa tersebut harus menunggu pilkades serentak yang akan diselenggarakan pada akhir 2018.

"Alasan tidak memiliki kepala desa karena masa jabatannya habis, masalah hukum dan meninggal dunia," katanya.

Camat Patuk Haryo Ambar Suwardi mengatakan untuk Desa Nunder, karena kepala dinonaktifkan karena tersangkut kasus korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Saat ini kepala desa sebelumnya mengajukan banding terkait kasus hukumnya. Saat ini dijabat Plt," katanya.
KR-STR

Editor: Nusarina Yuliastuti